MAKALAH PEREKONOMIAN
INDONESIA
PEMULIHAN KONDISI EKONOMI DARI KRISIS DI INDONESIA
KELOMPOK
II
NAMA
ANGGOTA :
Annisa Silva Ulum 20211976
Cindy Cinthya M.S 29211134
Nursella S. 25211377
Theresia Natalia 27211083
UNIVERSITAS GUNADARMA
2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami bisa
menyelesaikan makalah ini dengan baik yang berjudul “ KONDISI PEMULIHAN KRISIS
EKONOMI DIINDONESIA”
Makalah ini berisikan tentang
informasi krisis ekonomi diindonesia dan cara pemulihannya seperti apa pada
saat kejadian krisis tersebut yang terjadi di Indonesia.serta penjelasan kenapa
krisis bisa terjadi di Indonesia dan dampaknya.
kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat
membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal
sampai akhir. Semoga senantiasa meridhoi segala usaha kita dan makalah ini
dapat bermanfaat buat ilmu pengetahuan kita semua.
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 latar belakang
Krisis ekonomi
yang berkembang menjadi krisis di berbagai bidang telah memberikan kesadaran
baru akan adanya persoalan di bidang ekonomi, politik, hukum serta agama
dan sosial budaya yang bersifat struktural dan terus berkembang di kalangan
masyarakat. Persoalan ketidakadilan terus dipertanyakan dan dituntut
oleh masyarakat untuk segera diperbaiki. Masyarakat menuntut reformasi di
segala bidang secara mendasar, termasuk pemulihan ekonomi secepatnya.
Langkah-langkah untuk menanggulangi krisis secepatnya dan melaksanakan reformasi
tersebut selanjutnya telah diamanatkan rakyat Indonesia melalui Sidang Istimewa
Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Nopember 1998. Namun demikian upaya
pemulihan ekonomi
berjalan lambat
karena situasi sosial, politik, dan keamanaan yang tidak konduktif.
1.2. rumusan masalah
·
Pengaruh apa saja yang terjadi pada saat krisis ekonomi
di Indonesia
·
Bagaimana cara pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi
di Indonesia
·
Bagaimana memperbaiki perekonamian Indonesia dari krisis ekonomi yang
terjadi
BAB 2
PEMBAHASAN
PENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS EKONOMI
4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun
1997-1998 :
1)
stok hutang luar
negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan
kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang
berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi
maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang
swasta tersebut. Pemerintah
selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau
hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat
tertangani (manageable).
Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah
sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung,
barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang
serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan
hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998).
Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda
krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban
dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena
kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada
perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki
surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki
sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.
Daya tarik dari “dynamic economies’” ini telah menyebabkan net capital inflows
atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, penanaman modal
asing, dan equity
purchases) ke wilayah Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada
tahun 1990 menjadi lebih dari US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997).
Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk
sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru
masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan
Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena
sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja
ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonomi
nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang
terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu.
Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak
dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik,
dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya
apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga
keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah
“digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih
lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut
sebagai “crony
capitalism”. Moral hazard dan penggelembungan
aset tersebut, seperti dijelaskan oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi
“kalau untung aku yang ambil, kalau rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody
else loses)”. Di tengah pusaran (virtous circle)
yang semakin hari makin membesar ini, lembaga keuangan meminjam US dollar,
tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang
ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity)
hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi,
rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang
Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu
tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).
2)
Yang kedua, dan
terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem
perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah
hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam
negeri.
Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan
pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan
pengawasan dari
pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor
perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak
ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya
dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada
pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang
bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized)
atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua
ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak
mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi
korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.
3)
sejalan dengan
makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan
otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. Hill (1999) menulis bahwa
banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya
yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah,
untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum
krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia
selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun
kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman”
yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya,
selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif tersebut tidak
terlalu menghambat ekonomi
Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu
muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis.
Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk
bertindak cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua itu berkembang
menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari
segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan
itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.
4)
perkembangan
situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada
gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri. Faktor
ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan
stabilitas sosial-politik
telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara
mantap dan berkesinambungan. Meskipun persoalan perbankan
dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor
yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di
Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa
pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa
stabilitas politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).
Dampak Krisis Ekonomi Dampak Krisis Ekonomi akan mempengaruhi seluruh aspek
kehidupan nasional sehingga dapat mempengaruhi ketangguhan Ketahanan Nasional.
1) PERANAN KETAHANAN NASIONAL
DALAM PEMULIHAN KRISIS EKONOMI Peranan
Konsepsi Ketahanan
Adalah sebagai pedoman atau sarana untuk meningkatkan dan ketangguhan bangsa
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan
kesejahteraan dan keamanan sehingga terwujudnya ketahanan idiologi, ketahanan
politik, ketahanan ekonomi, ketahanan Sosial budaya dan ketahanan pertahanan
keamanan.
a)
Implementasi Konsepsi Ketahanan
Nasional
Konsepsi ketahanan nasional pada
hakekatnya juga merupakan metode pemecahan persoalan dalam upaya mewujudkan
kondisi kehidupan nasional menuju kajayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu
konsepsi Ketahanan Nasional harus dioperasionalisasikan serta disebarluaskan ke
seluruh lapisan masyarakat sehingga diyakini kebenarannya dan pada akhirnya
diimplementasikan.
b)
Pendekatan Implementasi
Konsepsi Ketahanan Nasional.
1) Pendekatan dari atas
Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional serta wawasan nusantara sebagai landasan Visional dijadikan
pedoman untuk melakukan arah pembinaan terhadap geografi, kekayaan alam dan
kependudukan.
Ø Arah Pembinaan Geogarafi Pemanfaatan
wilayah didasarkan atas konsepsi tata ruang dengan pendekatan kesejahteraan dan
keamanan, mempertahankan adanya pelestarian alam dan lingkungan hidup yang
layak dalam wilayah ruanghidup bangsa dan dengan memperhatikan ciri khas
potensi wilayah.
Ø Membangun seluruh wilayah
Indonesia secara seimbang dan menata guna menekan kesenjangan antar
wilayah/daerah.
Ø Untuk mewujudkan kesatuan wilayah perlu penyediaan sarana dan
prasarana komunikasi dan transportasi yang menjamin orang, barang dan jasa
serta pelaksanaan pembangunan nasional secara utuh menyeluruh.
Ø Menanamkan kesadaran masyarakat sedini mungkin, tentang konstelasi
geografis Indonesia, kerawanan maupun potensinya.
2)
Arah Pembinaan Kekayaan Alam
Ø Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dilakukan oleh
dan untuk bangsa Indonesia dengan cara-cara yang tidak merusak tata lingkungan
hidup manusiadan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.
Ø Pemanfaatan kekayaan alam
komoditi yang mempunyai nilai ekonomis harus didasarkanpada prinsip peningkatan
kesempatan kerja bagi penduduk setempat dalam rangka pelaksanaan pembangunan
nasional, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah/daerah dan peningkatan
pembangunan daerah.
Ø Melindungi serta mengelola
sumber kekayaan alam dengan cara tepat, terarah, bijaksana dan memanfaatkan
untuk rakyat banyak.
3)
Arah Pembinaan Kependudukan
Ø Pengaturan laju pertumbuhan penduduk
Ø Pengaturan penyebaran penduduk
Ø Meningkatkan kwalitas penduduk/SDM
Ø Pemberdayaan Wanita dan generasi muda
4)
Arah Pembinaan Ketahanan
Idiologi
Ø Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif terus
dikembangtingkatkan
Ø Pancasila sebagai idiologi terbuka perlu terus direkvansikan dan
diaktualisasikan nilai instrumentalnya.
Ø Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara yang
bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam
masyarakat yang majemuk.
5)
Arah Pembinaan Ketahanan
Politik
Ø Sistem pemerintah yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekusaan
yang bersifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan di MPR.
Ø Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat.
Ø Kepemimpinan Nasional yang
berwibawa dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara.
Ø Terjalinnya komunikasi politik timbal balik.
Ø Hubungan luar negeri ditunjukan untuk lebih meningkatkan kerja sama
internasional.
6)
Arah Pembinaan Ketahanan
Nasional
Ø Sistem ekonomi harus dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan.
Ø Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya secara
seimbang dan serasi antar wilayah/daerah dan sekitarnya.
Ø Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis.
7)
Arah Pembinaan Sosial Budaya
Ø Pengembangan Sosial Budaya bangsa Indonesia berjalan bersama dengan
perkembangan sosial budaya.
Ø Pembinaan kehidupan beragama tidak hanya mencakup penghayatan dan
pengamalan ajaran agama untuk diri manusia pemeluknya sendiri, namun harus
disertai pemahaman dan penghormatan terhadap agama lain beserta masyarakat
pemeluknya.
Ø Pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sebagai perwujudan
budaya bangsa.
8)
Arah Pembinaan Pertahanan dan
Keamanan
Ø Mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi keuletan
dan ketangguhan melalui penyelenggaraan sistem keamanan nasional.
Ø Cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan.
Ø Pembangunan kekuatan dan
kemampuan Hankam.
Ø Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai
harus dilindungi dari segala macam ancaman dan gangguan.
Ø Budayakan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan
Hankam. Pembangunan dan kekuatan Hankam harus diselenggarakan oleh manusia yang
berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati HAM, menghayati makna nilai dan
hakekat perang dan damai.
Ø TNI berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan
penjabaran Pancasila.
Ø Polri berpedoman pada Tri Brata dan Catur Prasetya.
Ø Meningkatkan kesatuan dan persatuan serta ketaatan masyarakat pada
persatuan secara terus-menerus.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan dengan
implementasi konsepsi Ketahanan Nasional dengan metode pendekatan dari atas
maka akan terwujud ketahanan nasional yang tangguh, dengan demikian
kesejahteraan dan keamanan terwujud ditandai dengan pulihnya krisis ekonomi. 1. Pendekatan dari bawah. Penelitian
dari bawah Ketahanan Nasional dimulai dari Ketahanan pribadi meningkat ke
Ketahanan keluarga ke Ketahanan lingkungan dan meningkat ke Ketahanan daerah
dan akhirnya tercapai Ketahanan Nasional.
2. Implementasi konsepsi Ketahanan Nasional melalui
pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah harus dilakukan secara sinergi
agar tercipta Ketahanan Nasional yang tangguh guna menjamin pemulihan Krisis
Ekonomi.
Krisis Global 2011: Implikasi terhadap Perekonomian Indonesia
Dampak
krisis ekonomi global telah membuat semua indeks pasar finansial dunia meradang
mengikuti Wall Street. Korelasi yang tinggi antara Wall Street melalui Dow
Jones atau S&P Indes dengan indeks global memang sangat signifikan dan
tinggi. Hal itu berlaku baik saat normal maupun krisis. Namun situasi
fluktuatif dengan volatilitas yang tinggi di BEI diharapkan hanya bersifat
temporari saja. Volatilitas indeks pasar finansial tersebut menggambarkan
ketidakpastian ekonomi AS dan Eropa yang menimbulkan respon cepat terkadang
kepanikan investor global. Namun seiring dengan waktu, limpahan likuiditas
pasar ditambah dana super besar dari QE3 akan mencari instrumen dan pasar yang
lebih prospektif. Salah satunya adalah Bursa Efek Indonesia dan sebagian bursa
di Asia lainnya. Disebabkan kurangnya pilihan
investasi lain dan terbatasnya pilihan yang lebih propektif maka Indoensia
diyakini akan dibanjiri dana investasi kembali baik portofolio maupun foreign
direct investment (FDI). Arus dana akan terus membanjiri Indonesia sepanjang
pemulihan ekonomi AS dan Eropa masih belum menjanjikan investor. Diprediksi capital
inflow akan masuk hingga 2015. Pilihan portofolio akan membuat IHSG
kembali menguat bahkan berpotensi menciptakan risiko penggelembungan nilai aset
(bubble). Hal ini disebabkan struktur pasar finansial kita yang kurang
baik dan tidak sehat. Dana asing (capital inflow) dikhawatirkan akan
masuk hanya pada saham-saham atau aset (saham) tertentu saja yang nilai
pasarnya sudah jauh di atas nilai wajar (fundamentalnya). Hal ini, salah
satunya dipengaruhi oleh konsep market microstructure yang kurang
optimal dan kualitas pengawasan yang rendah dari Bapepam-LK. Untuk
mengurangi bubble effect yang membuat efisiensi BEI turun tersebut
maka pemerintah maupun swasta diharapkan dapat memanfaatkan momentum banjir
dana tersebut dengan optimal, aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Salah satu
cara terbaik pemerintah adalah segera menyiapkan 20-30 BUMN yang memiliki future
growth opportunity tinggi untuk go public atau IPO, terutama
sektor infrastruktur, logistik, dan keuangan. Dengan menyiapkan IPO tersebut
diharapkan dana asing terserap secara efisien dan efektif untuk pengembangan
bisnis BUMN tersebut sekaligus mentransformasikan hot money menjadi warm
money. Maka akan banyak proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan
untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sejauh ini upaya Kemeneg
BUMN untuk IPO masih rendah karena hanya 1-2 BUMN saja yang mampu melakukan IPO
dalam waktu dekat. Krisis utang AS dan
Eropa memang mengancam BEI, namun itu hanya dalam jangka pendek saja. Diprediksi
ancaman krisis tersebut hanya sekitar 6-9 bulan ke depan saja. Namun dalam
jangka menengah panjang, merupakan peluan besar bagi Indonesia untuk menampung
dana dari AS dan Eropa tersebut. Bukan hanya SUN tetapi juga pasar modal.
Sekarang semua tergantung kepada kesiapan pasar finansial kita tentunya.
Mungkin hanya beberapa swasta nasional dan BUMN yang siap bersaing
mendapatkan dana asing yang murah dan mudah tersebut. Maka
dapat diprediksi dengan struktur pasar modal yang begitu rentan terhadap ekses
likuiditas eksternal ditopang kapasitas ekonomi nasional yang mudah overheating,
maka akan memicu berbagai masalah moneter baru. Sementara di tingkat regional
Asia perekonomian China yang selama 5 tahun terakhir tumbuh pesat juga
berpotensi mengalami penggelembungan nilai aset pasar finansialnya. Salah satu
indikatornya adalah meroketnya harga properti di China. Sedangkan pada tingkat
global, ketidakpastian masih begitu tinggi dengan berbagai kejutan yang tidak
diharapkan pasar. Ketidakpastian solusi krisis utang Eropa semakin membuat outlook
ekonomi global pada 2012 diprediksi suram. Hal ini semua akan memberikan
imbas risiko investasi yang sulit diprediksi pada pasar finansial Indonesia.
Pemerintah dan BI harus terus waspada menggunakan protokol teknikal yang ada
serta anggaran yang memadai untuk meredam fluktuasi hingga 15% dalam periode 3
bulan.
foto:
Pemulihan Ekonomi Indonesia Setelah Pasca Krisis Ekonomi) Pemerintahan Orde Baru,
yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan
sebelumnya yang otoriter dan sentralistis,
ternyata mengulangi hal yang sama pula, keadaan itu di perparah lagi oleh
maraknya KKN dan disalahgunakan ABRI sebagai alat politik
untuk mengukuhkan kekuasaan. Pada waktu krisis ekonomi melanda
negara-negara Asia khususnya Asia Tenggara, yang paling
menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang di bangun oleh
pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial rakyat. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial dan
meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidak-puasaan masyarakat
memuncak berupa tuntutan reformasi total. Gerakan reformasi pada
hakekatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi de segala bidang
menegakkan hukum dan peradilan, menegakkan HAM, memberantas KKN, melaksanakan
otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
serta menata kembali dan kedudukan ABRI. Usaha untuk
mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai
konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga
masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan
kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu
hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik.
Peralihan dari pemerintahan lama
(Rezim Orde Baru) ke pemerintahan baru (Rezim Orde
Reformasi) telah membuka "pintu" kesempatan
untuk menempatkan perekonomian indonesia pada proses pemulihan.
Keberhasilan dan kegagalan dua pemerintahan yang terdahulu (Rezim Orde
lama & Rezim Orde baru) dalam suasana politik pemerintah yang baru
di indonesia telah memberikan pelajaran berharga. Perilaku ekonomi yang berlangsung
dengan praktek KKN serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah
menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus di pikul
oleh negara, penganguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta
kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Upaya
mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan
melalui proses reformasi di bidang ekonomi, akan tetapi hasilnya belum memadai
karena, ada beberapa indikator antara lain :
- Penyelenggaraan
negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang
terpusat dengan adanya intervensi pemerintah yang terlalu besar. Sehingga
kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak
berfungsi secara efektif.
- Kesenjangan
ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar-daerah,
antar-pelaku dan antar-golongan pendapatan, telah meluas keseluruh aspek
kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan
berkembangnya monopoli serta pemusatan ekonomi di tangan sekelompok kecil
masyarakat dan daerah tertentu. Penganguran makin meningkat dan meluas,
hak dan perlindungan tenaga kerja belum terwujud, jumlah penduduk miskin
semakin bertambah, dan derajat kesehatan masyarakat menurun drastis.
Gejala itu bahkan menguat dengan terdapatnya indikasi kasus-kasus kurang
gizi di kalangan komunitas penduduk usia balita, yang dapat mengakibatkan
timbulnya generasi yang kualitas fisik dan IQ-nya rendah.
Menurut Hubert Neiss (Chaiman Asia, Deutsche Bank
AG. tempo 26 Agustus 2001) mengklarifikasikan ada dua hal mendasar yang
harus dikerjakan oleh pemerintahan Rezim Orde Reformasi yaitu; Pertama:
Pemulihan yang berkelanjutan akan dikendalikan oleh sektor swasta, secara
khusus yaitu pembukaan peran serta investasi swasta baik dari investor rambut
hitam (Indonesia) maupun investor rambut pirang (Asing)
merupakan sarana pencapaian tujuan agar kondisi yang diperlukan bagi pemulihan
ekonomi dapat berhasil. Hal ini mengakibatkan mengalirnya kembali sumber-sumber
dana baru yang sempat di tarik ke luar negeri selama krisis dan juga masuknya
sumber-sumber dana baru. Kedua : perjanjian/kontrak hukum yang
efektif bagi sektor swasta ialah pemulihan rasa kepercayaan kepada pemerintahan
untuk mentaati aturan hukum, menegakkan prinsip kepastian hukum.
Oleh karena itu, tantangan bagi pemerintahan baru ialah
memberikan rasa kenyakinan, kepercayaan bahwa unsur-unsur yang mendukung
pemulihan rasa kepercayaan itu telah tersedia, beberapa di antara unsur
tersebut adalah :
- Biaya Stabilitas Politik taraf minimun.
Situasi politik yang mudah berubah telah menggangu rasa kepercayaan pelaku
pasar, seperti yang kelihatan pada nilai rupiah. Selain itu, ruang lingkup
kebijakan ekonomi yang stabil membutuhkan tingkat relasi kerja yang
konstruktif antara lembaga Eksekutif dan Legislatif,
serta kerjasama yang kompak, kredebilitas dan akuntabilitas tim ekonomi
indonesia yang konsisten dan dapat di percaya serta menangani isu
desentralisasi secara efektif.
- Penerapan kebijakan makro ekonomi yang
sehat. Pemulihan akan terancam jika ekonomi
mengalami kemunduran lagi dengan tingginya tingkat inflasi. Hal ini juga
akan membuat kondisi rakyat miskin semakin menderita. Dalam hal ini, yang
paling penting adalah kontrol terhadap pengembangan moneter dan membuat
langkah kemajuan terhadap penggabungan anggaran untuk jangka menengah.
Dalam jangka pendek, ekonomi membutuhkan stimulus defisit anggaran.
Kebijakan makro ekonomi paling efektif ditetapkan dalam kerangka program
yang di dukung IMF, yang di anggap sebagai "tanda yang
baik" oleh pelaku pasar ataupun pemerintah negara donor.
Dengan demikian, tidak boleh ada waktu yang terbuang untuk menyelesaikan letter
of intent.
- Percepatan reformasi struktural.
Poin ini memang selalu tertinggal di semua negara yang sedang mengalami
krisis, dengan alasannya ialah sebagian besar reformasi, membuat
hilangnya hak-hak komunitas-komunitas politik yang berpengaruh, yang bisa
memobilisasi setiap cara untuk mencegah atau menunda aksi yang diperlukan.
Selain itu, hampir semua reformasi menyebabkan pengganguran dan
bertambahnya masalah sosial untuk "sementara waktu"
yang menyebabkan masalah politik bagi pemerintah hanya dengan dukungan
yang kuat dan konsisten dari seorang presiden, Kemajuan dalam bidang ini
dapat terjadi. Reformasi adalah suatu proses dengan jangka waktu yang
lebih panjang dan pemerintah harus menetapkan prioritas kepada pasar, hal
ini yang mendesak dalam agenda reformasi ialah ; Pertama
: restrukturisasi utang swasta dan Kedua : penjadwalan
kembali utang tertunda serta privatisasi. Kedua hal ini akan menganti
kerugian pemerintah dalam hal membayar pajak atas tingginya biaya
restrukturisasi bank untuk mencegah runtuhnya sistem finansial. Kedua hal
ini setidaknya akan menganti kerugian pemerintah dalam hal membayar pajak
atas tingginya restrukturisasi bank untuk mencegah runtuhnya sistem
finasial.
- Usaha-usaha yang berkredibel untuk
mencapai perbaikan pemerintah secara menyeluruh
dan pemfungsian sistem peradilan. Standar pengelolaan bisnis
telah membaik di seluruh dunia, sementara toleransi terhadap pemberantasan
tindak pidana korupsi semakin berkurang. Di habitat politik pemerintahan
indonesia yang baru, para pihak investor tidak dapat lagi mengharapkan
koneksi komunitas politik untuk meminta proteksi hukum,
mereka harus mengandalkan sistem peradilan untuk menjalankan kontrak dan
menyelesaikan konflik.
- Biaya keamanan dan ketertiban umum
tingkat minimum. Hal ini penting untuk menyakinkan
bahwa ekonomi dapat dilakukan tanpa ada ganguan. Sulit membayangkan
ramainya investasi swasta di saat aliran produksi dan distribusi terancam
akibat tidak terjaminnya sektor keamanan.
Perihal inilah yang diperlukan untuk
pemulihan kepercayaan para pihak pelaku pasar (swasta) untuk menyakinkan
pemerintah asing dan lembaga finasial internasional. Ini juga penting karena
dukungan finansial yang besar dari dunia internasional pada periode awal dan
pertengahan akan diperlukan termasuk upaya meringankan utang dengan maksud
untuk memberikan waktu bagi pemulihan ekonomi. Begitu ekonomi tinggal landas,
rasa kepercayaan akan tumbuh, pertumbuhan yang cepat akan menyediakan
kesempatan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, penghasilan untuk
keluar dari kemiskinan dan memperkuat stabilitas politik nasional serta
ketertiban umum. Hal ini secara tidak langsung juga akan mendukung pondasi
prinsip demokrasi. Selain itu, dengan kembali kokohnya ekonomi nasional
indonesia akan mampu memainkan peranan penting dalan kancah intergrasi ekonomi
negara-negara ASEAN.
BAB
3
KESIMPULAN
Krisis
ekonomi di Indonesia yang diawali dengan stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar
dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”
, kelemahan dalam sistem perbankan di
Indonesia, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis
ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu
sendiri.
. Dan yang
menjadi tugas pemerintah saat ini dan ke depan adalah bagaimana penegakkan peraturan-peraturan
tersebut.
Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat sehingga beban
ekonomi rakyat dan penganguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa
optimis dan kegairahan dalam perekonomian serta meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat, khususnya ekonomi yang bertunpu pada pemberdayaan
ekonomi rakyat dan daerah.
Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan
yang berpedoman pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan prinsip persaingan
secara sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang bernilai rasa keadilan,
kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan
bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh
masyarakat. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi
ketidak-sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menggangu
mekanisme pasar melalui regulasi, layangan publik, subsidi dan insentif yang
dilakukan secara transparan dan diatur dengan Undang-Undang. Mengelola kebijakan makro dan mikro
ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga
yang wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiahyangstabil dan
realitas, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau serta
mempelancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat.
Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip
transparansi, disiplin, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara
dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri serta mengembangkan pasar
modal yang sehat, transparan, efisiensi dan meningkatkan penerapan peraturan
perundangan sesuai standar internasional dan diawasi oleh lembaga indepeden. Mengoptimalkan penggunaan
pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan produktif yang dilaksanakan
secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur pinjaman luar
negeri harus ada persetujuan dari DPR dan di atur oleh Undang-Undang. Mepercepat penyelamatan dan
pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil,
menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs
rupiah pada tingkat yang realitis dan tingkat suku bunga yang wajar serta di
dukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.
DAFTAR PUSTAKA
·
http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/10/09/krisis-global-2011-implikasi-terhadap-perekonomian-indonesia/
·
Gramedia Hikmahanto Juwana,
“KRISIS EKONOMI INDONESIA”
·
Harian Kompas
