PEMULIHAN KONDISI EKONOMI DARI KRISIS DI INDONESIA

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

 

PEMULIHAN KONDISI EKONOMI DARI KRISIS DI INDONESIA

KELOMPOK II

NAMA ANGGOTA :
Annisa Silva Ulum 20211976
Cindy Cinthya M.S       29211134
Nursella S.                     25211377
Theresia Natalia            27211083

UNIVERSITAS GUNADARMA

2012

KATA PENGANTAR

             Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini dengan baik yang berjudul “ KONDISI PEMULIHAN KRISIS EKONOMI DIINDONESIA”

            Makalah ini berisikan tentang informasi krisis ekonomi diindonesia dan cara pemulihannya seperti apa pada saat kejadian krisis tersebut yang terjadi di Indonesia.serta penjelasan kenapa krisis bisa terjadi di Indonesia dan dampaknya.
kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

            Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga senantiasa meridhoi segala usaha kita dan makalah ini dapat bermanfaat buat ilmu pengetahuan kita semua.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  latar belakang

Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis di berbagai bidang telah memberikan kesadaran baru akan adanya per­soalan  di bidang ekonomi, politik, hukum serta agama dan sosial budaya yang bersifat struktural dan terus berkembang di kalangan masyarakat. Per­soalan ketidakadilan  terus dipertanyakan dan dituntut oleh masyarakat untuk segera diperbaiki. Masyarakat menuntut reformasi di segala bidang secara mendasar, termasuk pemulihan ekonomi secepatnya. Langkah-langkah untuk menanggulangi krisis secepatnya dan melaksanakan reformasi tersebut selanjutnya telah diamanatkan rakyat Indonesia melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Nopember 1998. Namun demikian upaya pemulihan ekonomi berjalan lambat karena situasi sosial, politik, dan keamanaan yang tidak konduktif.

1.2. rumusan masalah

·         Pengaruh apa saja yang terjadi pada saat krisis ekonomi di Indonesia

·         Bagaimana cara pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia

·         Bagaimana memperbaiki perekonamian Indonesia dari krisis ekonomi yang terjadi

BAB 2

PEMBAHASAN

PENYEBAB DAN DAMPAK KRISIS EKONOMI                                                                        4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 :

1)      stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.                                                                                                            Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable). Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.
Daya tarik dari “dynamic economies’” ini telah menyebabkan net capital inflows atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, penanaman modal asing, dan equity purchases) ke wilayah Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonomi
nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu.

Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony capitalism”. Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti dijelaskan oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang ambil, kalau rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else loses)”. Di tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, lembaga keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).

2)      Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan
pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized) atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.

3)      sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.                              Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi
Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.

4)      perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.                                         Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik
telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara mantap dan berkesinambungan.                                                                                          Meskipun persoalan perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilitas politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).

 Dampak Krisis Ekonomi                                                                                                         Dampak Krisis Ekonomi akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan nasional sehingga dapat mempengaruhi ketangguhan Ketahanan Nasional.

1)      PERANAN KETAHANAN NASIONAL DALAM PEMULIHAN KRISIS EKONOMI                           Peranan Konsepsi Ketahanan
Adalah sebagai pedoman atau sarana untuk meningkatkan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan sehingga terwujudnya ketahanan idiologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan Sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.

a)      Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional
  Konsepsi ketahanan nasional pada hakekatnya juga merupakan metode pemecahan persoalan dalam upaya mewujudkan kondisi kehidupan nasional menuju kajayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu konsepsi Ketahanan Nasional harus dioperasionalisasikan serta disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga diyakini kebenarannya dan pada akhirnya diimplementasikan.

b)      Pendekatan Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional.

1) Pendekatan dari atas
Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional serta wawasan nusantara sebagai landasan Visional dijadikan pedoman untuk melakukan arah pembinaan terhadap geografi, kekayaan alam dan kependudukan.

Ø  Arah Pembinaan Geogarafi                                                                                  Pemanfaatan wilayah didasarkan atas konsepsi tata ruang dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, mempertahankan adanya pelestarian alam dan lingkungan hidup yang layak dalam wilayah ruanghidup bangsa dan dengan memperhatikan ciri khas potensi wilayah.

Ø   Membangun seluruh wilayah Indonesia secara seimbang dan menata guna menekan kesenjangan antar wilayah/daerah.

Ø  Untuk mewujudkan kesatuan wilayah perlu penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang menjamin orang, barang dan jasa serta pelaksanaan pembangunan nasional secara utuh menyeluruh.

Ø  Menanamkan kesadaran masyarakat sedini mungkin, tentang konstelasi geografis Indonesia, kerawanan maupun potensinya.

2)      Arah Pembinaan Kekayaan Alam

Ø  Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dilakukan oleh dan untuk bangsa Indonesia dengan cara-cara yang tidak merusak tata lingkungan hidup manusiadan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Ø   Pemanfaatan kekayaan alam komoditi yang mempunyai nilai ekonomis harus didasarkanpada prinsip peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk setempat dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah/daerah dan peningkatan pembangunan daerah.

Ø   Melindungi serta mengelola sumber kekayaan alam dengan cara tepat, terarah, bijaksana dan memanfaatkan untuk rakyat banyak.

3)      Arah Pembinaan Kependudukan

Ø  Pengaturan laju pertumbuhan penduduk

Ø  Pengaturan penyebaran penduduk

Ø  Meningkatkan kwalitas penduduk/SDM

Ø  Pemberdayaan Wanita dan generasi muda

4)      Arah Pembinaan Ketahanan Idiologi

Ø  Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangtingkatkan

Ø  Pancasila sebagai idiologi terbuka perlu terus direkvansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya.

Ø  Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk.

5)      Arah Pembinaan Ketahanan Politik

Ø  Sistem pemerintah yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekusaan yang bersifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan di MPR.

Ø  Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat.

Ø   Kepemimpinan Nasional yang berwibawa dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara.

Ø  Terjalinnya komunikasi politik timbal balik.

Ø  Hubungan luar negeri ditunjukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional.

6)      Arah Pembinaan Ketahanan Nasional

Ø  Sistem ekonomi harus dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan.

Ø  Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya secara seimbang dan serasi antar wilayah/daerah dan sekitarnya.

Ø  Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis.

7)      Arah Pembinaan Sosial Budaya

Ø  Pengembangan Sosial Budaya bangsa Indonesia berjalan bersama dengan perkembangan sosial budaya.

Ø  Pembinaan kehidupan beragama tidak hanya mencakup penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk diri manusia pemeluknya sendiri, namun harus disertai pemahaman dan penghormatan terhadap agama lain beserta masyarakat pemeluknya.

Ø  Pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sebagai perwujudan budaya bangsa.

8)      Arah Pembinaan Pertahanan dan Keamanan

Ø  Mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi keuletan dan ketangguhan melalui penyelenggaraan sistem keamanan nasional.

Ø  Cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan.

Ø   Pembangunan kekuatan dan kemampuan Hankam.

Ø  Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala macam ancaman dan gangguan.

Ø  Budayakan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan Hankam. Pembangunan dan kekuatan Hankam harus diselenggarakan oleh manusia yang berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati HAM, menghayati makna nilai dan hakekat perang dan damai.

Ø  TNI berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan penjabaran Pancasila.

Ø  Polri berpedoman pada Tri Brata dan Catur Prasetya.

Ø  Meningkatkan kesatuan dan persatuan serta ketaatan masyarakat pada persatuan secara terus-menerus.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan dengan implementasi konsepsi Ketahanan Nasional dengan metode pendekatan dari atas maka akan terwujud ketahanan nasional yang tangguh, dengan demikian kesejahteraan dan keamanan terwujud ditandai dengan pulihnya krisis ekonomi.                                                                                                                                             1. Pendekatan dari bawah. Penelitian dari bawah Ketahanan Nasional dimulai dari Ketahanan pribadi meningkat ke Ketahanan keluarga ke Ketahanan lingkungan dan meningkat ke Ketahanan daerah dan akhirnya tercapai Ketahanan Nasional.
2. Implementasi konsepsi Ketahanan Nasional melalui pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah harus dilakukan secara sinergi agar tercipta Ketahanan Nasional yang tangguh guna menjamin pemulihan Krisis Ekonomi.

Krisis Global 2011: Implikasi terhadap Perekonomian Indonesia

                                                                                            Dampak krisis ekonomi global telah membuat semua indeks pasar finansial dunia meradang mengikuti Wall Street. Korelasi yang tinggi antara Wall Street melalui Dow Jones atau S&P Indes dengan indeks global memang sangat signifikan dan tinggi. Hal itu berlaku baik saat normal maupun krisis. Namun situasi fluktuatif dengan volatilitas yang tinggi di BEI diharapkan hanya bersifat temporari saja. Volatilitas indeks pasar finansial tersebut menggambarkan ketidakpastian ekonomi AS dan Eropa yang menimbulkan respon cepat terkadang kepanikan investor global. Namun seiring dengan waktu, limpahan likuiditas pasar ditambah dana super besar dari QE3 akan mencari instrumen dan pasar yang lebih prospektif. Salah satunya adalah Bursa Efek Indonesia dan sebagian bursa di Asia lainnya.                                   Disebabkan kurangnya pilihan investasi lain dan terbatasnya pilihan yang lebih propektif maka Indoensia diyakini akan dibanjiri dana investasi kembali baik portofolio maupun foreign direct investment (FDI). Arus dana akan terus membanjiri Indonesia sepanjang pemulihan ekonomi AS dan Eropa masih belum menjanjikan investor. Diprediksi capital inflow akan masuk hingga 2015. Pilihan portofolio akan membuat IHSG kembali menguat bahkan berpotensi menciptakan risiko penggelembungan nilai aset (bubble). Hal ini disebabkan struktur pasar finansial kita yang kurang baik dan tidak sehat. Dana asing (capital inflow) dikhawatirkan akan masuk hanya pada saham-saham atau aset (saham) tertentu saja yang nilai pasarnya sudah jauh di atas nilai wajar (fundamentalnya). Hal ini, salah satunya dipengaruhi oleh konsep market microstructure yang kurang optimal dan kualitas pengawasan yang rendah dari Bapepam-LK.                                          Untuk mengurangi bubble effect yang membuat efisiensi BEI turun tersebut maka pemerintah maupun swasta diharapkan dapat memanfaatkan momentum banjir dana tersebut dengan optimal, aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Salah satu cara terbaik pemerintah adalah segera menyiapkan 20-30 BUMN yang memiliki future growth opportunity tinggi untuk go public atau IPO, terutama sektor infrastruktur, logistik, dan keuangan. Dengan menyiapkan IPO tersebut diharapkan dana asing terserap secara efisien dan efektif untuk pengembangan bisnis BUMN tersebut sekaligus mentransformasikan hot money menjadi warm money. Maka akan banyak proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sejauh ini upaya Kemeneg BUMN untuk IPO masih rendah karena hanya 1-2 BUMN saja yang mampu melakukan IPO dalam waktu dekat. Krisis utang AS dan Eropa memang mengancam BEI, namun itu hanya dalam jangka pendek saja. Diprediksi ancaman krisis tersebut hanya sekitar 6-9 bulan ke depan saja. Namun dalam jangka menengah panjang, merupakan peluan besar bagi Indonesia untuk menampung dana dari AS dan Eropa tersebut. Bukan hanya SUN tetapi juga pasar modal. Sekarang semua tergantung kepada kesiapan pasar finansial kita tentunya. Mungkin hanya beberapa swasta nasional dan  BUMN yang siap bersaing mendapatkan dana asing yang murah dan mudah tersebut.                                                                Maka dapat diprediksi dengan struktur pasar modal yang begitu rentan terhadap ekses likuiditas eksternal ditopang kapasitas ekonomi nasional yang mudah overheating, maka akan memicu berbagai masalah moneter baru. Sementara di tingkat regional Asia perekonomian China yang selama 5 tahun terakhir tumbuh pesat juga berpotensi mengalami penggelembungan nilai aset pasar finansialnya. Salah satu indikatornya adalah meroketnya harga properti di China. Sedangkan pada tingkat global, ketidakpastian masih begitu tinggi dengan berbagai kejutan yang tidak diharapkan pasar. Ketidakpastian solusi krisis utang Eropa semakin membuat outlook ekonomi global pada 2012 diprediksi suram.  Hal ini semua akan memberikan imbas risiko investasi yang sulit diprediksi pada pasar finansial Indonesia. Pemerintah dan BI harus terus waspada menggunakan protokol teknikal yang ada serta anggaran yang memadai untuk meredam fluktuasi hingga 15% dalam periode 3 bulan.

Pemulihan Ekonomi Indonesia Setelah Pasca Krisis Ekonomi •

foto: Pemulihan Ekonomi Indonesia Setelah Pasca Krisis Ekonomi)                         Pemerintahan Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistis, ternyata mengulangi hal yang sama pula, keadaan itu di perparah lagi oleh maraknya KKN dan disalahgunakan ABRI sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan.                                                                                       Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia khususnya Asia Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang di bangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial rakyat. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial dan meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidak-puasaan masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total.                                 Gerakan reformasi pada hakekatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi de segala bidang menegakkan hukum dan peradilan, menegakkan HAM, memberantas KKN, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menata kembali dan kedudukan ABRI.                                          Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik.

Peralihan dari pemerintahan lama (Rezim Orde Baru) ke pemerintahan baru (Rezim Orde Reformasi) telah membuka "pintu" kesempatan untuk menempatkan perekonomian indonesia pada proses pemulihan. Keberhasilan dan kegagalan dua pemerintahan yang terdahulu (Rezim Orde lama & Rezim Orde baru) dalam suasana politik pemerintah yang baru di indonesia telah memberikan pelajaran berharga.                                                                 Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek KKN serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus di pikul oleh negara, penganguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.                                                                       Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, akan tetapi hasilnya belum memadai karena, ada beberapa indikator antara lain :

1. Penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan adanya intervensi pemerintah yang terlalu besar. Sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif.
2. Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar-daerah, antar-pelaku dan antar-golongan pendapatan, telah meluas keseluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu. Penganguran makin meningkat dan meluas, hak dan perlindungan tenaga kerja belum terwujud, jumlah penduduk miskin semakin bertambah, dan derajat kesehatan masyarakat menurun drastis. Gejala itu bahkan menguat dengan terdapatnya indikasi kasus-kasus kurang gizi di kalangan komunitas penduduk usia balita, yang dapat mengakibatkan timbulnya generasi yang kualitas fisik dan IQ-nya rendah.

Menurut Hubert Neiss (Chaiman Asia, Deutsche Bank AG. tempo 26 Agustus 2001) mengklarifikasikan ada dua hal mendasar yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Rezim Orde Reformasi yaitu; Pertama: Pemulihan yang berkelanjutan akan dikendalikan oleh sektor swasta, secara khusus yaitu pembukaan peran serta investasi swasta baik dari investor rambut hitam (Indonesia) maupun investor rambut pirang (Asing) merupakan sarana pencapaian tujuan agar kondisi yang diperlukan bagi pemulihan ekonomi dapat berhasil. Hal ini mengakibatkan mengalirnya kembali sumber-sumber dana baru yang sempat di tarik ke luar negeri selama krisis dan juga masuknya sumber-sumber dana baru. Kedua : perjanjian/kontrak hukum yang efektif bagi sektor swasta ialah pemulihan rasa kepercayaan kepada pemerintahan untuk mentaati aturan hukum, menegakkan prinsip kepastian hukum.                                                                          

Oleh karena itu, tantangan bagi pemerintahan baru ialah memberikan rasa kenyakinan, kepercayaan bahwa unsur-unsur yang mendukung pemulihan rasa kepercayaan itu telah tersedia, beberapa di antara unsur tersebut adalah :

1. Biaya Stabilitas Politik taraf minimun. Situasi politik yang mudah berubah telah menggangu rasa kepercayaan pelaku pasar, seperti yang kelihatan pada nilai rupiah. Selain itu, ruang lingkup kebijakan ekonomi yang stabil membutuhkan tingkat relasi kerja yang konstruktif antara lembaga Eksekutif dan Legislatif, serta kerjasama yang kompak, kredebilitas dan akuntabilitas tim ekonomi indonesia yang konsisten dan dapat di percaya serta menangani isu desentralisasi secara efektif.
2. Penerapan kebijakan makro ekonomi yang sehat. Pemulihan akan terancam jika ekonomi mengalami kemunduran lagi dengan tingginya tingkat inflasi. Hal ini juga akan membuat kondisi rakyat miskin semakin menderita. Dalam hal ini, yang paling penting adalah kontrol terhadap pengembangan moneter dan membuat langkah kemajuan terhadap penggabungan anggaran untuk jangka menengah. Dalam jangka pendek, ekonomi membutuhkan stimulus defisit anggaran. Kebijakan makro ekonomi paling efektif ditetapkan dalam kerangka program yang di dukung IMF, yang di anggap sebagai "tanda yang baik" oleh pelaku pasar ataupun pemerintah negara donor. Dengan demikian, tidak boleh ada waktu yang terbuang untuk menyelesaikan letter of intent.
3. Percepatan reformasi struktural. Poin ini memang selalu tertinggal di semua negara yang sedang mengalami krisis, dengan alasannya ialah sebagian  besar reformasi, membuat hilangnya hak-hak komunitas-komunitas politik yang berpengaruh, yang bisa memobilisasi setiap cara untuk mencegah atau menunda aksi yang diperlukan. Selain itu, hampir semua reformasi menyebabkan pengganguran dan bertambahnya masalah sosial untuk "sementara waktu" yang menyebabkan masalah politik bagi pemerintah hanya dengan dukungan yang kuat dan konsisten dari seorang presiden, Kemajuan dalam bidang ini dapat terjadi. Reformasi adalah suatu proses dengan jangka waktu yang lebih panjang dan pemerintah harus menetapkan prioritas kepada pasar, hal ini yang mendesak dalam agenda reformasi ialah ; Pertama : restrukturisasi utang swasta dan Kedua : penjadwalan kembali utang tertunda serta privatisasi. Kedua hal ini akan menganti kerugian pemerintah dalam hal membayar pajak atas tingginya biaya restrukturisasi bank untuk mencegah runtuhnya sistem finansial. Kedua hal ini setidaknya akan menganti kerugian pemerintah dalam hal membayar pajak atas tingginya restrukturisasi bank untuk mencegah runtuhnya sistem finasial.
4. Usaha-usaha yang berkredibel untuk mencapai perbaikan pemerintah secara menyeluruh dan pemfungsian sistem peradilan. Standar pengelolaan bisnis telah membaik di seluruh dunia, sementara toleransi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi semakin berkurang. Di habitat politik pemerintahan indonesia yang baru, para pihak investor tidak dapat lagi mengharapkan koneksi komunitas politik untuk meminta proteksi hukum, mereka harus mengandalkan sistem peradilan untuk menjalankan kontrak dan menyelesaikan konflik.
5. Biaya keamanan dan ketertiban umum tingkat minimum. Hal ini penting untuk menyakinkan bahwa ekonomi dapat dilakukan tanpa ada ganguan. Sulit membayangkan ramainya investasi swasta di saat aliran produksi dan distribusi terancam akibat tidak terjaminnya sektor keamanan.

Perihal inilah yang diperlukan untuk pemulihan kepercayaan para pihak pelaku pasar (swasta) untuk menyakinkan pemerintah asing dan lembaga finasial internasional. Ini juga penting karena dukungan finansial yang besar dari dunia internasional pada periode awal dan pertengahan akan diperlukan termasuk upaya meringankan utang dengan maksud untuk memberikan waktu bagi pemulihan ekonomi. Begitu ekonomi tinggal landas, rasa kepercayaan akan tumbuh, pertumbuhan yang cepat akan menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, penghasilan untuk keluar dari kemiskinan dan memperkuat stabilitas politik nasional serta ketertiban umum. Hal ini secara tidak langsung juga akan mendukung pondasi prinsip demokrasi. Selain itu, dengan kembali kokohnya ekonomi nasional indonesia akan mampu memainkan peranan penting dalan kancah intergrasi ekonomi negara-negara ASEAN.

BAB 3

KESIMPULAN

Krisis ekonomi di Indonesia yang diawali dengan stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan” ,  kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.                                                                                                                                          . Dan yang menjadi tugas pemerintah saat ini dan ke depan adalah bagaimana penegakkan peraturan-peraturan tersebut. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat sehingga beban ekonomi rakyat dan penganguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian serta  meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya ekonomi yang bertunpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berpedoman pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan prinsip persaingan secara sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang bernilai rasa keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidak-sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menggangu mekanisme pasar melalui regulasi, layangan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan Undang-Undang.       Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga yang wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiahyangstabil dan realitas, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau serta mempelancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat.                                                                                            Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri serta mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisiensi dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai standar internasional dan diawasi oleh lembaga indepeden.                                                                                                                     Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur pinjaman luar negeri harus ada persetujuan dari DPR dan di atur oleh Undang-Undang.                                                Mepercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realitis dan tingkat suku bunga yang wajar serta di dukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.

  

DAFTAR PUSTAKA

·         http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/10/09/krisis-global-2011-implikasi-terhadap-perekonomian-indonesia/

·          http://m.politikana.com/baca/2011/01/22/pemulihan-ekonomi-indonesia-setelah-pasca-krisis-ekonomi

·         Gramedia Hikmahanto Juwana, “KRISIS EKONOMI INDONESIA”

·          Harian Kompas