TULISAN TAMBAHAN “PEREKONOMIAN INDONESIA”
TULISAN TAMBAHAN “PEREKONOMIAN INDONESIA”
KELOMPOK 2:
NAMA KELOMPOK :
1. ANISSA SILVA
ULUM (20211976) (1EB23)
2. CINDY CINTHYA
(29211134)
(1EB23)
3. NURSELLA
S (25211377)
(1EB23)
4. THERESIA
NATALIA
(27211083) (1EB23)
KEMISKINAN RAKYAT INDONESIA
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia identik dengan
kemiskinan warga negaranya, namum di dalamnya negara Indonesia menginginkan
negaranya ini berkembang dan maju. Upaya pemerintah untuk mengembangkan negara
Indonesia yaitu dengan membangun gedung-gedung pencakar langit supaya terlihat
megah.
Pada kenyataannya saat ini adalah
pemerintah yang merupakan wakil rakyat ini malah ingin membangun gedung
pencakar lagit di tempat yang sangat megah dan memerlukan biaya yang sangat
mahal sebagai tempat mereka bekerja untuk menyalurkan aspirasi rakyat di tengah
kemiskinan rakyatnya yang sangat terpuruk.
Maka terjadilah pro dam kontra dalam
pembangunannya gedung DPR/MPR ini yang terletak di pusat ibukota Indonesia.
Bagaimanakah cara untuk menindak lanjuti masalah ini supaya pemerintah senang
dan rakyatpun senang?
B. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian dari kemiskinan
dan pembangunan?
2. siapa sajakah penyebab kemiskinan?
3. Apa sajakah upaya menghapuskan
kemiskinan?
4. Bagaimana hubungan kemiskinan dan
pembangunan di Indonesia?
5. Bagaimana tanggapan pembangunan
gedung DPR/MPR di Indonesia di tengah kemiskinan?
BAB 2
PEMBAHASAN
1.Ada
empat hal yang menjadi sebab utama puluhan juta rakyat Indonesia miskin dan
melarat :
·
90% rakyat Indonesia tidak mempunyai akses
kepada uang.
·
Pemerintah tidak dapat menjaga stabilitas
harga barang-barang pokok dan barang-barang penting.
·
Pemerintah tidak memberikan jaminan
sosial kepada rakyat Indonesia.
·
Pemerintah gagal memberantas
korupsi.
2.
90% rakyat Indonesia tidak mempunyai akses kepada uang. Sebagaimana diketahui
uang ada di bank. 90% rakyat Indonesia tidak dapat meminjam uang bank. Sehingga
mereka tidak menikmati fasilitas perbankan. Padahal salah satu kondisi untuk
mewujudkan kemakmuran rakyat adalah seluruh rakyat orang per orang harus
mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman/kredit dari bank.
Adapun sebabnya 90% rakyat Indonesia tidak bisa meminjam uang dibank ialah :
(1). 90% rakyat Indonesia itu tidak memiliki jaminan. (2). Bank tidak percaya
untuk memberikan pinjaman tanpa jaminan. (3). Bank khawatir, rakyat Indonesia
itu tidak bisa membayar bunga bank pada waktu jatuh tempo, dan sekaligus bank
khawatir rakyat Indonesia itu tidak bisa mengembalikan pinjaman pada saat jatuh
tempo. Sehingga pinjaman tersebut menjadi “kredit macet”, atau “kredit setengah
macet”.
Agar 90% rakyat Indonesia dapat meminjam uang di bank, maka pemerintah perlu
mengadakan revolusi kebijakan, yaitu pemerintah melakukan dua kebijakan pokok :
(1). Pemerintah menjadi penjamin pinjaman rakyat. (2). Pemerintah membayarkan
bunga pinjaman itu selama tiga tahun (subsidi bunga).
Adapun rakyat yang perlu mendapatkan pinjaman bank dengan dijamin oleh
pemerintah dan diberikan subsidi bunga selama tiga tahun itu ialah : (1).
Petani. (2). Nelayan. (3). UKM. (4). Koperasi.
Diperkirakan selama satu tahun seluruh petani Indonesia dari Sabang sampai
Merauke (dari Aceh sampai Papua) memerlukan kredit sebesar 100 trilyun rupiah).
Nelayan seluruh Indonesia diperkirakan memerlukan pinjaman 50 trilyun rupiah.
Koperasi diperkirakan memerlukan pinjaman sebesar 60 trilyun rupiah, dengan
asumsi bahwa koperasi yang aktif dan setengah aktif ada 60 ribu koperasi, bila
setiap koperasi diberikan pinjaman modal kerja sebesar 1 (satu) milyar
rupiah, maka pinjaman yang diperlukan oleh 60 ribu koperasi adalah 60 trilyun
rupiah. Sedangkan untuk UKM dirancang pinjaman sebesar 290 trilyun
rupiah. Sehingga pinjaman untuk petani, nelayan, UKM dan koperasi seluruhnya
berjumlah 500 trilyun rupiah.
Adapun biaya atas pinjaman 500 trilyun rupiah itu hanyalah sebesar 15% yang
terdiri atas bunga 12%, biaya administrasi 1%, provisi 1% dan akta notaris 1%.
Artinya dana yang perlu disiapkan dan dibayar oleh pemerintah atas kredit
perbankan sebesar 500 trilyun rupiah itu hanyalah sebesar 75 trilyun rupiah.
Dana untuk itu bisa terpikul oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
yang ada sekarang, yaitu dengan mengalihkan dana yang sekarang diperuntukkan
untuk program PNPM Mandiri yang sekarang berjumlah 125 trilyun, dialihkan untuk
membiayai pinjaman rakyat seluruh Indosia kepada perbankan. 75 juta rupiah
dipakai untuk membayar bunga, provisi, adiministarasi dan akta notaris. 50
trilyun rupiah sisanya dipergunakan untuk menjadi jaminan bila ada rakyat yang
gagal bayar.
Bila kebijakan seperti itu diambil, maka seluruh sopir mikrolet, sopir taksi,
sopir bus dan sopir truk akan memiliki mobil milik mereka sendiri. Dengan
pemerintah membayarkan bunganya selama tiga tahun, tentu mereka akan bisa
melunasi pinjamannya sebagaimana mustinya. Sekarang saja, perusahaan taksi yang
memberikan kesempatan sopir taksi untuk mendapat kredit taksi kepada sopirnya
dengan syarat yang amat berat, ternyata 70% sopir taksi dapat melunasinya.
Apalagi kalau bunganya dibayar oleh pemerintah selama tiga tahun, dijamin
seluruh sopir taksi dapat melunasinya. Begitu pula dengan sopir mikrolet, sopir
bus dan sopir truk. Sehingga pada akhirnya usaha transportasi adalah merupakan
usaha rakyat Indonesia yang tergabung didalam koperasi.
3.
Kalau petani, Nelayan, UKM dan koperasi sudah seluruhnya menikmati kredit
perbankan, dapat dipastikan, tingkat penghasilan mereka meningkat. Maka
revolusi kebijakan kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga
stabilitas harga barang-barang pokok dan barang-barang penting agar tidak ada
kenaikan harga selama tiga tahun, kalau bisa diusahakan tidak ada kenaikan harga
selama lima tahun. Sehingga pendapatan rakyat tidak dirampok oleh
kenaikan harga barang-barang itu. Dengan demikian juga pemerintah dapat menjaga
stabilitas tarif jasa-jasa, agar tarif jasa-jasa itu selama lima tahun tidak
ada kenaikan.
Untuk menciptakan stabilitas harga barang-barang pokok dan barang-barang
penting itu, pemerintah harus turun tangan dalam bidang produksi, pengolahan
dan perdagangan. Untuk itu pada setiap kabupaten dan kota pemerintah mendirikan
satu BUMN Ekonomi dengan modal setor 100 milyar rupiah, dan pemerintah
memfasilitasi dan memberikan jaminan agar setiap BUMN kabupaten/kota itu
mendapat kredit sindikasi perbankan sebesar 1 (satu) trilyun rupiah, dan
pemerintah juga memberikan subsidi bunga kepada BUMN kapubaten/kota itu selama
tiga tahun.
Sekarang ini ada 514 kabupaten/kota. Jadi modal setor yang harus disediakan
oleh pemerintah untuk 514 BUMN kabupaten/kota itu hanyalah sebesar 51,4 trilyun
rupiah. Bila setiap BUMN kabupaten/kota itu memakai kredit sindikasi untuk
modal kerja masing-masing sebesar 1trilyun rupiah, maka berarti 514 BUMN
kabupaten/kota itu akan memakai kredit perbankan sebesar 514 trilyun rupiah.
Adapun beban bunga, provisi, administrasi dan akta notaris sebesar 15% itu
hanyalah sebesar 77,1 trilyun rupiah. Dana sebesar itu sangat bisa
dialokasikan oleh APBN Indonesia yang sekarang berjumlah 1400 trilyun rupiah.
Adapun untuk itu banyak program subsidi yang sekarang dilakukan seperti subsidi
pupuk, subsidi benih, subsidi listrik, dan subsidi beras (raskin), dihapuskan,
dananya dialihkan untuk membayar bunga, provisi, administasi dan akta notaris
dari kredit modal kerja yang dipakai oleh 514 BUMN kabupaten/kota.
4.
Revolusi kebijakan ketiga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah
menjalankan perintah pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan : “Fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945
dengan tegas dan jelas sekali menyatakan tugas pemerintah, yaitu memelihara
fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Artinya tidak boleh ada seorangpun
warga negara Indonesia yang menjadi pengemis, dan juga tidak boleh ada jutaan
wanita Indonesia karena kemiskinan menjadi TKW di manca negara, sehingga
Indonesia dikenal sebagai bangsa babu dan sebagai negara babu. Suatu hal yang
sangat meruntuhkan kehormatan dan martabat bangsa Indonesia dan negara
Indonesia.
Untuk menjalankan perintah pasal 34 ayat 1 UUD 1945, tentu pemerintah harus
segera mengeluarkan UU jaminan sosial yang menjamin pemberian jaminan sosial
kepada seluruh rakyat Indonesia yang memerlukannya. Sedangkan sebagai
tindakan darurat, pemerintah hendaknya menyediakan jaminan sosial sebesar 1
(satu) milyar rupiah untuk satu kelurahan. Dan bagi kelurahan yang sangat padat
penduduknya diberikan jaminan sosial sebesar 2 sampai 3 milyar rupiah. Saat ini
jumlah kelurahan di Indonesia ada sekitar 73 ribu kelurahan. Jadi untuk dana
sosial ini pemerintah segera diminta untuk menganggarkan di dalam APBN minimal
sebesar 73 trilyun rupiah. Tapi, karena ada kelurahan yang sangat padat
penduduknya dianjurkan agar dana jaminan sosial disediakan sebesar 80
trilyun rupiah. Dengan demikian tidak boleh ada seorangpun lagi rakyat
Indonesia yang menjadi pengemis dan tidak ada lagi wanita Indonesia yang keluar
negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
5.
Revolusi kebijakan yang keempat yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah
adalah menghapuskan korupsi dan segera mendeklarasikan Indonesia sebagai negara
yang bebas korupsi. Untuk itu pemerintah harus segera menyiapkan serangkain
“dekrit” untuk menghabisi korupsi. Baik korupsi pada sisi belanja negara,
ataupun korupsi pada sisi penerimaan negara. Karena sekarang ini ditaksir
korupsi pada belanja negara mencapai 100 trilyun rupiah, sedangkan korupsi pada
penerimaan negara mencapai 300 trilyun rupiah.
6.
Gerakan Indonesia Makmur (GIM) bukanlah partai politik, melainkan adalah
gerakan rakyat yang berjuang untuk “memerdekakan Indonesia dari kemiskinan”,
dan berjuang untuk “mewujudkan Republik Indonesia menjadi negara kemakmuran dan
negara kesejahteraan”, sebagaimana yang diperintahkan oleh alinea ke-4 UUD
1945, pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 UUD 1945.
Untuk itu diperlukan kesadaran dan keinsyafan seluruh rakyat Indonesia untuk
menjadikan kemiskinan dan kemelaratan sebagai musuh bersama yang harus segera
dikalahkan, dan negara yang didirikan untuk rakyat ini, haruslah menjadi alat
yang ampuh dalam mengalahkan kemiskinan dan kemelaratan dan dalam
mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara kemakmuran dan sebagai negara
kesejahteraan.
Apabila pemerintah mau melakukan revolusi kebijakan sebagaimana dikemukakan
oleh GIM tersebut, maka diyakini, bahwasanya Indonesia yang makmur dan
Indonesia yang merdeka dari kemiskinan dapat diwujudkan dalam tempo dua tahun.
Untuk itu Indonesia bukannya memerlukan Bappenas (Badan Perencana Pembangunan
Nasional), melainkan yang diperlukan Indonesia adalah “Badan Perencana
Kemakmuran Rakyat” (Bappemar).
Sebagai langkah pertama menggalang kesadaran dan keinsyafan itu, pada hari rabu
tanggal 17 Agustus 2011, Gerakan Indonesia Makmur (GIM) telah mengeluarkan
“maklumat rakyat” tentang “Merdekakan Indonesia dari kemiskinan”. Diharapkan
maklumat rakyat ini mendapat dukungan luas dari seluruh rakyat Indonesia, untuk
itu GIM, untuk itu GIM mengharapkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia ikut
menanda tanganinya, dan rencananya apabila sudah ditanda tangani oleh 10 ribu
orang rakyat Indonesia, maklumat itu akan dijadikan petisi rakyat kepada
pemerintah RI, agar pemerintah RI segera memerdekakan Indonesia dari kemiskinan
dan segera mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara kemakmuran dan sebagai
negara kesejahteraan.
Biang Kerok Kemiskinan Rakyat Indonesia
Penguasa telah banyak memutarbalikkan banyak fakta dan sejarah. Penjahat menjadi pahlawan dan pahlawan menjadi penjahat yang sangat menjijikan. Mungkin banyak bukti sejarah yang dapat dipelintir penguasa untuk menutupi kejahatannya, namun harus di ingat bahwa tidak sedikit bukti dan fakta yang tidak mungkin ditutupi meski dengan kekuasaan selama apapun.
Tertulis di banyak koran, buku, majalah dan catatan pribadi orang-orang
menjadi saksi sejarah yang dengan setia mengikuti tiap detik perjalanan sejarah
bangsa ini. Kita masih ingat ketika dengan semangat nasionalisme Soekarno di
tahun 50-an yang dengan gigih melakukan nasionalisasi perusahaan asing agar
dapat dikuasai negara secara 100 untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun
setelah di lakukan nasionalisasi secara besar-besaran oleh Soekarno, Amerika
merasa sangat terancam terutama ladang minyak Indonesia dan pangsa pasar
sebagai salah negara dengan penduduk terbesar di dunia.
Akhirnya nasionalisasi yang dilakukan Soekarno berhasil meskipun di tuding
oleh barat sebagai perampokan. Selain nasionalisasi, penghapusan utang luar
negeri Indonesia-pun banyak di soroti oleh barat terutama Amerika. Yang
menguntungkan bagi Soekarno adalah berhentinya kekuasaanya pada saat selesainya
seluruh proses nasionalisasi sehingga tidak sempat di uji dengan kekuasaan dan
kekayaan melimpah. Beliau berhenti berkuasa dalam keadaan tanpa kekayaan dan
terkesan tanpa korupsi.
Era Orde Baru kemudian di mulai. Babak baru sejarah Indonesia dengan modal
kekayaan yang melimpah berhasil dengan sempurna. Repelita Pertama Soeharto
membawa Indonesia menjadi pengekspor beras terbesar di dunia. Sebuah
keberhasilan yang manis buat Soeharto.
Awal yang manis buat Soeharto dan awal yang buruk bagi barat. Dengan geliat
ekonomi yang semakin mantap, negara berat merasa terusik dan merasa terancam.
Apalagi dengan tidak di benarkannya melakukan impasi militer tanpa alasan yang
jelas yang mengakibatkan barat dan Amerika tidak memiliki jalan untuk melakukan
agresi militer guna pengusaan kekayaan Indoneisia. Barat kemudain merancang
strategi impasi ekonomi Neolib.Strategi jitu memiskinkan negara berkembang.
Di mulailah beberapa strategi konsesi. Misalnya saja di Bidang Pertanian
misalnya Gandum. Amerika sanggup melakukan dan menjamin kebutuhan gandum di
Indonesia selama Indonesia tidak membudidayakan Gandum. Begitu juga hal lain.
Akan di suplai Produk Industri sepanjang Indonesia tidak membuat Industri yang
akan menyaingi Barat dan Amerika.
Kita tau konsesi tersebut disisi lain menguntungkan Soeharto dan Keluarganya,
dimana seluruh arus barang ekspor impor di kuasai oleh keluarga cendana dan
kroninya. Kita masih mengingat ketika sekitar tahun 1998 -1999 Tempo menuliskan
puluhan perusahaan dan yayasan keluarga cendana dan kroninya mengusai hampir
seluruh uang di Republik ini. Rakyat di abaikan, sendi-sendi sumber penghidupan
rakyat di hancurkan.
Bisa dibayangkan ketika Impor beras besar-besaran ke Indonesia yang membuat
harga beras lokal anjlok. Petani jadi prustasi dan banyak yang membakar
lahannya yang sudah hampri panen. Kebijakan ORBA benar-benar menjadi titik
balik kehancuran dan kemiskinan bangsa ini. Kekuasaan yang begitu lama dengan
kontrol dewan yang dapat di pastikan tidak ada membuat ORBA dengan leluasa
menerbitkan kebijakan apapun. UU yang di usulkan pemerintah sama sekali tidak
pernah di perdebatkan di DPR. DPR hanya menjadi stempel kekuasaan Soeharto.
Penyebab kemiskinan
Kemiskinan banyak dihubungkan
dengan:
- penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
- penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
- penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
- penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
- penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa
kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di
Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan
masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak
sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis
kemiskinan.
Kemiskinan adalah keadaan dimana
terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian
, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini
secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi
moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang
telah mapan.
Pembangunan adalah proses
pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip
"memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi
masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan
berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development.
Salah satu faktor yang harus
dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki
kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan
keadilan sosial.
. Menghilangkan kemiskinan
Tanggapan utama terhadap kemiskinan
adalah:
- Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
- Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
- Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
PEMBANGUNAN DAN
KEMISKINAN DI INDONESIA
Wacana mengenai permasalahan
kualitas sumber daya manusia di Indonesia telah lama diperbincangkan. Namun
sungguh disayangkan bahwa dahulu -dan bahkan sampai pada saat ini–, kebijakan
pembangunan di Indonesia lebih berkiblat pada sebuah pemikiran yang meyakini
bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan pembangunan yang memprioritaskan
aspek ekonomi.
Pembangunan yang mengacu pada
pendekatan pertumbuhan tersebut diyakini kemanjurannya. Maka apabila
pembangunan telah mencapai keberhasilan, maka kemiskinan di Indinesia akan
terminimalisir dengan sendirinya. Pemikiran ini mengacu pada pandangan Rostow
(dalam Adi, 2003, h.6 ) yang mengasumsikan bahwa bila terjadi pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, sebagai konsekwensinya akan terjadi ‘tricle down effect’
(tetesan ‘rejeki’ kebawah).
Secara teori, pemikiran tersebut
dapat menjadikan sebuah negara menjadi maju dan makmur. Tetapi pembangunan yang
mengabaikan pemberdayaan kualitas sumber daya tersebut harus dilaksanakan oleh
para pelaku pembangunan yang tidak mementingkan segelintir orang saja.
Sehingga, sesuai teori Rostow, kehasilan pembangunan dapat oleh banyak
kalangan.
Di Indonesia, para pelaku
pembangunan banyak yang melakukan kecurangan. Praktik kolusi dan nepotisme juga
merajalela. Sehingga pembangunan yang selama ini dilakukan menjadi suatu hal
yang tidak berarti.
Apalagi Indonesia tidak memiliki
sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pembangunan
dengan baik. Sementara itu, hasil-hasil pembangunan di Indonesia juga tidak
sampai pada penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Pada akhirnya para
penduduk desa banyak yang tergiur dengan kehidupan di daerah perkotaan. Padahal
pekerjaan di perkotaan menuntut para pekerja yang terampil.
Penduduk yang berpindah dari desa ke
kota semakin termarjinalkan. Permasalahan sosial di daerah perkotaan juga
semakin banyak dengan bermuculannya para pedagang kaki lima, pengemis,
gelandangan, dan berbagai kasus kriminalitas lainnya (Adi, 2003, h. 7).
Ditengah hiruk pikuk pembangunan yang dilakukan, daerah pedesaan pun tetap
langgeng dengan kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Adi (2003: h. 7-8)
menggambarkan kegagalan pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan sebagai
berikut:“Kepincangan sosial antara desa dan kota, juga membantu terbetuknya
‘raja-raja’ baru dalam dunia bisnis.
Terutama mereka yang punya
‘kedekatan’ dengan sumber ‘informasi’ dan ‘dana’ dalam pembangunan. Bahkan
kesenjangan dalam pembangunan antara desa dan kota inilah yang menjadi akar
semakin besarnya kantung-kantung kemiskinan” Kemiskinan memang tidak akan
pernah hilang. Tetapi bukan berarti tidak dapat diminimalisir.
Apalagi dibiarkan begitu saja hingga
memunculkan permasalahan sosial yang rumit di masyarakat. Pembangunan pun
seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan perubahan kondisi kepada
masyarakat luas, tentunya perubahan dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang
lebih baik.
Secara ideal, pembangunan yang
dilakukan seharusya dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk keluar dari kondisi serba kekurangan dan meraih kualitas hidup
yang baik. negara pun dapat mencapai kondisi kesejahteraan sosial yang
didefinisikan Midgley (dalam Adi, 2005, h. 16) sebagai berikut:“a state or
condition of human well-being that exist when social problems are managed, when
human needs are met, and when social opportuities are maximized”
E. Pembangunan Gedung DPR Terhadap
Kemiskinan
Gedung DPR sepertinya akan mengalami
kemajuan yang pesat dan semakin mewah dengan adanya pembangunan gedung baru DPR
tersebut. Bukanlah harga yang murah atau harga yang kecil untuk membiayai semua
pembangunan gedung dpr yang baru nantinya.
Ya, Jika dihitung rata-rata, harga
satu ruangan anggota DPR itu Rp 2,8 miliar. Ck ck kc, bukan main bukan
harganya? Nilai tersebut di kali berapa anggota DPR yang mendiami bangunan
gedung dpr baru nantinya, jadi berapa coba? pasti banyak bener dahh, kalo buat
beliin cendol bisa sampe 7 kolam renang besar sampe penuh tuh.
Kira – kira total Pembangunan Gedung
DPR baru yang menelan biaya sekitar Rp 1,6 triliun. Dan dari gedung baru dpr
tersebut yang kira kira sekitar 1,6 triliun tersebut, ada berita yang
menuliskan bahwa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dibangun dengan biaya
Rp 1,6 triliun rencananya akan dilengkapi ruang khusus untuk rekreasi dan ada
juga yang menuliskan ada juga ruang yang sepertinya digunakan sebagai
Restaurant.
Seperti di kutip dari metrotvnews:
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi
Santoso menyatakan, rencana mendirikan restoran respresentatif di dalam gedung
baru DPR tidak masuk akal. Rencana itu dinilainya mengada-ada.
Sebelumnya, DPR sendiri berencana
melengkapi gedung baru dengan fasilitas relaksasi berupa spa dan kolam renang.
Tapi hal ini kemudian dibantah Ketua DPR sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah
Tangga DPR Marzuki Ali serta Wakil BURT DPR Pius Lustrilanang.
Priyo menekankan, pembangunan gedung
baru DPR memang diperlukan. Terutama untuk membuat sebuah ruangan
respresentatif guna menerima tamu kenegaraan. Ini pun ada di beberapa parlemen
negara lain.
Berikut ini Kronologi Rencana
Pembangunan Gedung DPR RI yang dikutip langsung dari situs DPR
(www.dpr.go.id/id/sosialisasi-gedung/kronologi ):
- Didasarkan atas perubahan jumlah anggota dewan yang tiap periode bertambah, serta tidak mencukupinya Gedung Nusantara I untuk dapat menampung aktifitas anggota DPR RI.
- Saat ini tiap anggota DPR RI di Gedung Nusantara I menempati ruang seluas ± 32 m2, diisi 1 anggota, 1 sekretaris, dan 2 staf ahli. Kondisi ini dianggap tidak optimal untuk kinerja dewan.
- Dalam rangka penataan Kompleks DPR, maka BURT menyusun TOR Grand Design Kawasan DPR RI. Pada Tahun 2008, Setjen DPR RI melakukan Lelang untuk Konsutan Review Masterplan, AMDAL, dan Audit Struktur Gedung Nusantara, yang menghasilkan Blok Plan Kawasan DPR/MPR RI (Oktober 2008).
- Pada 2 Februari 2009, PT. Virama Karya (Konsultan Masterplan, AMDAL, dan Audit Struktur) memaparkan Blok Plan Kawasan MPR/DPR RI pada Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi serta Pimpinan BURT. Rapat meminta Konsep Blok Plan disempurnakan.
- Pada 18 Mei 2009, diadakan Rapat Dengar Pendapat antara Steering Committee Penataan Ulang dengan IAI, INKINDO dan PT. Yodya Karya memutuskan untuk mengadakan lokakarya dalam rangka mendapatkan masukan-masukan mengenai Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI.
- Pada 24-25 Juni 2009 diadakan Lokakarya Penataan Ulang Komplek MPR/DPR/DPD RI dan hasil Penyempurnaan Master Plan telah disampaikan ke BURT.
Pembangunan Gedung Baru DPR dinilai
seperti sangat berlebihan! Terlebih lagi masih ada saja kasus kasus korupsi dan
kemiskinan oleh rakyat jelata. Coba bayangkan dengan anggaran segitu banyaknya
jika untuk realisasikan oleh warga yang kurang mampu atau untuk kepentingan
lain yang berguna bagi orang banyak.
Namun, dari pembangunan gedung dpr
ini, bukan berarti semua anggota dpr setuju atas pembangunan gedung baru DPR
ini. Pembangunan Gedung DPR baru yang menelan biaya sekitara Rp 1,6 triliun,
ternyata tidak didukung oleh semua anggota DPR, salah satunya adalah Pramono
Anung dari fraksi PDI Perjuangan.
Dalam twitternya, Rabu (1/9/2010)
pagi, Wakil Ketua DPR ini mengungkapkan sikap dia atas pembangunan Gedung DPR
yang rencananya bakal dilengkapi ruang rekreasi termasuk spa dan kolam renang.
“Sebagai Pimpinan DPR, terus terang
saya malu dengan rencana pembangunan gedung DPR yang baru, tidak sensitif dan
jauh dari rasa keadilan masyarakat,” sebutnya. Pramono mengaku, rencana
pembangunan itu belum pernah diputuskan dalam forum rapat pimpinan. “Saya akan
minta untuk dievaluasi atau ditunda,” tambahnya.
Dari berbagai sudut pandang tentang
pengertian kemiskinan, padadasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan
menjadi tigapengertian, yaitu:1.
Kemiskinan Absolut. Seseorang
dikategorikan termasuk ke dalamgolongan miskin absolut apabila hasil
pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhanhidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan,
danpendidikan.2.
Kemiskinan Relatif. Seseorang yang
tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan
tetapi masih beradadi bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.3.
Kemiskinan Kultural. Kemiskinan ini
berkaitan erat dengan sikapseseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau
berusahamemperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari
pihak lain yang membantunya.Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan
sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan
mengarahkanproses yang mempengaruhi kehidupannya.
Ada tiga potensi yang perludiamati dari
keluarga miskin yaitu:
1.Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
dasar, contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan
menjangkautingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan
kemampuanmenjangkau perlindungan dasar.2.
Kemampuan dalam melakukan peran
sosial akan dilihat dari kegiatanutama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang
pendidikan, peran
dalam bidang perlindungan, dan peran
dalam bidangkemasyarakatan.3.
Kemampuan dalam menghadapi
permasalahan dapat dilihat dariupaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk
menghindar danmempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non
ekonomi.Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai halantara lain
rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupandan mutu pangan,
terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan,gizi anak, dan rendahnya mutu
layanan pendidikan. Selama ini berbagaiupaya telah dilakukan untuk mengurangi
kemiskinan melalui penyediaankebutuhan pangan, layanan kesehatan dan
pendidikan, perluasankesempatan kerja dan sebagainya.Berbagai upaya tersebut
telah berhasil menurunkan jumlahpenduduk miskin dari 54,2 juta (40.1%) pada
tahun 1976 menjadi 22,5juta (11.3%) pada tahun 1996. Namun, dengan terjadinya
krisis ekonomisejak Juli 1997 dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi
dantsunami pada Desember 2004 membawa dampak negatif bagi kehidupanmasyarakat,
yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknyapelayanan kesehatan dan
pendidikan, memburuknya kondisi saranaumum sehingga mengakibatkan bertambahnya
jumlah penduduk miskinmenjadi 47,9 juta (23.4%) pada tahun 1999. Kemudian pada
5 tahunterakhir terlihat penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus
danperlahan-lahan sampai mencapai 36,1 juta (16.7%) di tahun 2004 sepertiyang
terlihat pada gambar di bawah ini (catatan: terjadi revisi metode ditahun
1996).
Menurut data Badan Pusat
Statistik Republik Indonesia (BPS-RI)per Maret 2010, jumlah penduduk miskin
Indonesia mencapai 31,02 juta.
Jumlah penduduk miskin (penduduk
dengan pengeluaran per kapitaper bulan di bawah GarisKemiskinan) di Indonesia
pada Maret 2010mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta
dibandingkandengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta(14,15
persen).
Selama periode Maret 2009-Maret
2010, penduduk miskin di daerahperkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta
pada Maret 2009menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah
perdesaanberkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009
menjadi19,93 juta pada Maret 2010).
BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan bab II, kami
dapat menyimpulkanbahwa, Kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan.
Hal iniditandai dengan rendahnya
kualitas hidup penduduk, terbatasnyakecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan
rendahnya mutu layanankesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan
pendidikan. Olehkarena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu
daripemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
B.Saran
Pemerintah sebaiknya menjalankan
program terpadu secaraserius dan bertanggung jawab agar dapat segera
mengatasimasalah kemiskinan di IndonesiaSebagai warga negara Indonesia yang
baik, mari kita dukungsemua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi
masadepan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.Marilah kita tingkatkan
kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih
mengalami kemiskinan
DAFTAR PUSTAKA
·
Berita99.com/index.php/99-idea/259-mengatasi-kemiskinan-rakyat
–indonesia
·
http.//ekonomi.kompisiana.com/bisnis/2011/6/12/soeharto-biang-kerok-kemiskinan
–rakyat-indonesia/
·
http.//Indonesia policy brefs ide-ide program1100hari
·
detik.com
·
harian kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar